UNISDA Lamongan Gandeng Ombudsman RI, Perkuat Posisi sebagai Mitra Strategis Pengawasan Pelayanan Publik

Lamongan, 3 Juli 2026 — Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI), Jumat (3/7/2026), bertempat di Ruang Rapat UNISDA. Kerja sama ini menegaskan posisi UNISDA sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga sebagai mitra strategis lembaga negara dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

Acara berlangsung mulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan UNISDA, di antaranya Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. Turut hadir Dr. Rahmadi Indra T., S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Ombudsman RI, serta Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H., Pimpinan Ombudsman RI Bidang Perekonomian.

Dalam sambutannya, Rektor UNISDA, Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., menegaskan bahwa kerja sama dengan Ombudsman RI merupakan langkah konkret UNISDA untuk berkontribusi langsung dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkeadilan di Kabupaten Lamongan dan wilayah sekitarnya. Ia menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar mencetak lulusan, tetapi juga menjadi rujukan intelektual dan mitra pengawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kehadiran langsung Wakil Ketua Ombudsman RI, Dr. Rahmadi Indra T., S.H., M.H., dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa UNISDA dipandang setara sebagai mitra kelembagaan oleh lembaga negara setingkat pusat. Dalam sambutannya, Dr. Rahmadi Indra menyampaikan apresiasi atas inisiatif UNISDA yang proaktif membangun kerja sama semacam ini, dan menyebut bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi daerah dengan lembaga pengawas negara akan memperkuat efektivitas pengawasan pelayanan publik hingga ke tingkat akar rumput, sesuatu yang selama ini sulit dijangkau bila hanya mengandalkan struktur pemerintahan pusat semata.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Rektor UNISDA dan Wakil Ketua Ombudsman RI, dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dan sesi dokumentasi bersama, sebelum memasuki rangkaian kuliah tamu bertema “Ombudsman RI dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” yang disampaikan oleh Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.

Dalam paparannya, Dr. Abdul Ghoffar menjelaskan akar historis kelembagaan ombudsman dari berbagai peradaban, mulai dari lembaga Ephor di Sparta, Censorate di Tiongkok, hingga Diwan al-Mazalim di dunia Islam, sebelum menguraikan perjalanan kelembagaan Ombudsman RI dari Komisi Ombudsman Nasional tahun 2000 hingga penguatannya melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ia turut memaparkan konsep maladministrasi serta sepuluh bentuknya yang umum terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang — persoalan yang kerap dihadapi masyarakat dalam berurusan dengan instansi pemerintah di tingkat daerah.

Kegiatan ini turut memperlihatkan bahwa UNISDA memiliki kapasitas untuk menghadirkan narasumber dan mitra kerja sama dari lembaga negara strategis, sebuah capaian yang memperkuat kredibilitas UNISDA di mata pemerintah daerah maupun instansi vertikal lainnya. Dengan adanya MoU ini, UNISDA membuka peluang kerja sama lanjutan berupa kajian, edukasi publik, dan pendampingan yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.